“Ibu Kota Baru Tetap Di Jalur Yang Tepat” – Presiden Jokowi

by PostKultur

Jokowi mengatakan bahwa proyek ibu kota baru Indonesia masih berada di jalur yang tepat.

Hal ini mulai muncul akibat pengunduran diri dari para pemimpin proyek.

Presiden Joko Widodo telah mengunjungi Kalimantan Timur dan meyakinkan publik bahwa rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia di sana masih berada di jalur yang tepat.

Hal ini terjadi hanya sehari setelah adanya beberapa pengumuman mengejutkan.

Disebutkan para pemimpin badan yang mengawasi proyek tersebut telah mengundurkan diri.

Pada tanggal 4 Juni, berbicara di sebuah acara di kota Balikpapan, pelabuhan terdekat dengan Nusantara.

Jokowi menekankan bahwa kota ini masih “dalam proses pembangunan” dan bahwa kota ini akan menjadi “ibu kota paling hijau di dunia”.

Beliau mencatat bahwa Nusantara akan dipenuhi dengan bangunan, juga akan dipenuhi dengan ruang hijau.

Dan disebut bahwa kota ini akan dirancang untuk menyertakan taman-taman kota. 

“Kota impian di masa depan … adalah … kota yang cerdas, kota yang kreatif, yang layak huni,” katanya.

Komentarnya di Balikpapan, yang berjarak dua jam perjalanan dari Nusantara, muncul setelah berita pada tanggal 3 Juni.

Bermunculan pengumuman tentang pengunduran diri kepala dan wakil kepala proyek kota baru tersebut. 

Dalam sebuah unggahan di Instagram pada hari yang sama, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan Nusantara tidak akan berhenti.

“Pembangunan IKN akan terus berlanjut sesuai dengan visi bersama yang telah ditetapkan,” katanya.

Pada tanggal 3 Juni, kantor kepresidenan Indonesia mengumumkan bahwa Jokowi telah menerima pengunduran diri Bambang Susantono, seorang mantan pejabat di Bank Pembangunan Asia yang memimpin proyek ini.

Wakilnya Dhony Rahajoe, seorang arsitek dan mantan pengembang real estat juga ikut mundur dalam proyek ini.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno, mengatakan bahwa Bambang telah ditugaskan untuk membantu Jokowi dalam “memperkuat kerja sama internasional”.

Tujuannya adalah untuk membangun ibu kota baru tersebut.

Tidak ada rincian lebih lanjut, termasuk apakah Bambang akan menjadi bagian dari sebuah dewan atau kementerian, yang diberikan. 

Jokowi telah menunjuk Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas.

Kepala Otoritas Ibu Kota Negara dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Raja Juli Antoni ditunjuk sebagai wakilnya.

Sejauh ini, Presiden belum memberikan alasan atas kepergian Bambang dan Dhony.

Hal itu menimbulkan banyak pertanyaan tentang status proyek senilai 32 miliar dolar tersebut.

Presiden melakukan perjalanan ke Nusantara pada tanggal 4 Juni untuk meresmikan beberapa proyek, termasuk sekolah.

Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus juga sedang direncanakan di sana untuk pertama kalinya.

Proyek kesayangan Jokowi untuk memindahkan ibu kota negara, yang pertama kali diumumkan pada tahun 2019, telah dilanda berbagai masalah.

Salah satunya adalah kurangnya investasi swasta dan masalah pembebasan lahan. 

Pemerintahnya mengharapkan lebih dari setengah dari perkiraan biaya akan didanai oleh investor swasta dan kemitraan publik-swasta.

Pada pertengahan November 2023, investor swasta telah menjanjikan total 2,6 miliar dolar untuk proyek ini, sebagian besar melalui surat pernyataan minat.

Bhima Yudhistira, direktur eksekutif Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (PSH), mengatakan bahwa kepemilikan lahan merupakan salah satu tantangan terbesar dalam menarik investasi.

Sebanyak 2.086 hektar lahan yang diperuntukkan dalam proyek, termasuk area untuk membangun jalan tol, masih ditempati oleh penduduk setempat.

Pada bulan Maret, Otoritas Ibu Kota Nusantara memberitahu 200 penduduk di Kabupaten Penajam Paser Utara. 

Disana disebutkan rencana untuk menggusur mereka, yang mendapat tentangan keras dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. 

Basuki mengatakan bahwa ia akan segera menangani masalah ini “dengan memprioritaskan kepentingan rakyat”.

Ia menjelaskan bahwa penduduk setempat akan ditawari kompensasi finansial untuk tanah mereka.

Mereka dapat memilih untuk menerima pembayaran tersebut atau menolaknya dan terus menempati tanah tersebut.

Pergantian kepemimpinan di Indonesia yang akan segera terjadi juga menimbulkan kekhawatiran mengenai kelanjutan proyek ini, kata para pengamat. 

Joko Widodo akan mengundurkan diri pada bulan Oktober setelah menjabat dua periode sebagai presiden.

Dr. Riris Katharina, seorang peneliti senior di Badan Riset dan Inovasi Nasional, mengatakan bahwa pengunduran diri Bapak Bambang dan Bapak Dhony menandakan kemungkinan perubahan arah pembangunan Nusantara di bawah pemerintahan baru Bapak Prabowo.

Prabowo telah mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 25 hingga 30 tahun untuk menyelesaikan proyek ini.

Disebutkan juga bahwa proyek ini akan memakan biaya sebesar 1 miliar dolar per tahun.  

“Hal ini mengirimkan sinyal bahwa tidak perlu memaksakan pembangunan Nusantara dengan cepat. Hal ini mengerem terburu-buru dalam membangun Nusantara,” kata Dr. Riris.

Dr. Riris mencatat bahwa wakil kepala proyek yang baru, Dr. Antoni, juga merupakan sekretaris jenderal Partai Solidaritas Indonesia.

Partai tersebut dipimpin oleh anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep.

Dia mengatakan hal ini menunjukkan upaya Presiden Joko Widodo dalam menunjuk pendukungnya sendiri untuk memastikan proyek tersebut tetap berjalan pada jalurnya selama dia masih menjabat sebagai Presiden.

“Presiden Jokowi tidak mau kehilangan muka dengan pengunduran diri para pimpinan otoritas,” ujarnya.